Sulitnya Kesejahteraan Petani di Tengah Maraknya Konflik Agraria di Lampung

Diskusi publik Kesejahteraan Petani di Tengah Konflik Agraria / Faiza
Diskusi publik Kesejahteraan Petani di Tengah Konflik Agraria / Faiza

Petani Dewan Rakyat Lampung menyampaikan keresahannya atas nasib petani di Lampung yang semakin sulit. Berbagai konflik agraria membayangi, tingginya harga pupuk dan bibit hingga kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani semakin memberatkan.


"Petani akan sulit mencapai kesejahteraan jika dibayang-bayangi oleh konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan oleh negara," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Sumaindra Jawardi dalam Diskusi publik Kesejahteraan Petani di Tengah Maraknya Konflik Agraria, Senin (26/9).

Diskusi ini dihadiri oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung Irfan Tri Musri, Akademisi Hukum Unila Budiono, Akademisi Fisip Unila Fuad Abdulgani, Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi dan perwakilan petani dan mahasiswa.

Menurut Sumaindra, yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mendorong negara untuk serius mengahadapi konflik pertanahan, khususnya yang melibatkan para petani yang sumber pendapatannya dari sana.

"Mereka juga mendapatkan penindasan, kesulitan akses terhadap tanah, contohnya kasus dugaan mafia tanah di Desa Malangsari, Lampung Selatan ikut berdampak para perempuan dan anak," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri mengatakan, konflik agraria di Lampung juga dapat dilihat berkaca dengan konflik secara nasional, di mana jumlah lahan yang dikuasai oleh korporasi atau perusahaan jauh sekali dibandingkan yang dimiliki masyarakat.

"Lahan yang dikuasai korporasi lebih dari 20 juta hektar, sementara yang dikuasai masyarakat Kisaran 3,4 juta hektar. Ketimpangannya luar biasa," kata Irfan.

Di Lampung, kata Irfan, ketimpangan itu cukup jelas. Misalnya pengelolaan lahan di kawasan hutan, ada sekitar 118 ribu hektar yang hanya dikuasai 5-6 perusahaan. Sementara, lahan yang dikuasai masyarakat hanya 193 ribu hektar yang dikuasai puluhan ribu masyarakat.

"Ketimpangannya sangat jauh. Dari segi izin pun, perusahaan lebih mudah mengurus izin pakai, terlebih setelah UU Cipta Kerja disahkan," katanya.

Irfan melanjutkan, konflik agraria di Lampung sudah terjadi sejak jaman orde baru dan tidak diselesaikan.

"Kalau kita buat persentase dari kasus lama hingga sekarang, kasus yang selesai tidak lebih dari 5 persen. Sementara konflik  agraria di Lampung ini sudah sejak jaman orde baru dan tidak ada penyelesaian, tinggal menunggu bom waktunya saja," pungkasnya.