Surat Nunik Ke Pengadilan Tipikor


CHUSNUNIA Chalim, biasa dipanggil Nunik, wakil gubernur Lampung, cantik, smart, penuh dinamika, juga fenomenal. Namanya terseret-seret dalam pusaran kasus korupsi Mustafa (Mus), mantan bupati Lampung Tengah ketika mencalonkan diri menjadi gubernur Lampung. 

Nunik hadir pada panggilan pertama sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, sekalipun ia sudah menyampaikan apa adanya, sepanjang yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, tetapi kesaksiannya diragukan, karena terdapat perbedaan dengan  keterangan saksi lain.

Perbedaan itu menyangkut kebenaran adanya mahar politik dari Mus sejumlah Rp17 miliar yang kemudian dinafikan karena ditimpah Rp40 miliar dari perusahaan swasta besar, tetapi kebenaran semua itu tidak ada faktanya, karena semua baru katanya.

Nunik kemudian diduga menerima uang Rp1 miliar melalui seorang sopir yang berangkat ke Jakarta dan bertemu utusan “Kanjeng Ratu” yang katanya itu julukan untuk Nunik.

Di Jakarta, sopir dan utusan bertemu di sebuah stasiun, keduanya naik taksi dan uang Rp1 miliar diserahkan dalam mobil taksi. Sopir mendapat sejumlah uang untuk ongkos pulang. Tetapi apakah benar orang itu utusan Nunik, wallahualam bisawab.

Di Lampung, ternyata ada saksi yang membantah bahwa ia menerima dana Rp150 juta untuk rehab kantor partai, yang dananya berasal dari mahar yang tidak jelas tersebut.

Kisah ini, benar atau tidak, belum dapat menjadi bukti hukum sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang mensyaratkan minimal 2 orang saksi dan putusan MK bahwa harus ada 2 alat bukti yang sah. 

Sakit Dalam Hukum 

Nunik bukanlah orang baru di dunia politik, malang melintang jadi anggota DPR pusat, menjadi bupati Lampung Timur dan sekarang wakil gubernur Lampung, tetapi ia juga manusia dan wanita yang kebetulan baru menikah dan sedang hamil muda.

Oleh karena itu, ketika ada panggilan dari jaksa KPK untuk hadir di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang untuk bersaksi lagi, yang suratnya baru ia terima siang hari untuk sidang pagi hari, Nunik membalas surat itu pada sore harinya yang menyatakan bahwa ia sakit.

Dalam hukum orang sakit dapat tidak hadir di pengadilan, terdakwa yang sakit saja dapat dibantar dan perkaranya ditutup apabila sakit permanen, seperti dalam kasus Soeharto, apalagi hanya sebagai saksi.

Pertama-tama yang akan ditanya hakim dalam persidangan pengadilan terhadap terdakwa atau saksi adalah apakah mereka dalam keadaan sehat. Apabila jawabannya sakit, maka pemeriksaan terhadapnya tidak dilanjutkan.

Mengenai sakit ini juga ada kontroversinya, karena sakit kadangkala dapat dibuat-buat. Penderita diabetes yang minum banyak air gula menjadi sakit karena kadar gula dalam darahnya sangat tinggi.

Oleh karena itu, dalam praktik ada second opinion dari dokter lain. Apakah terdakwa atau saksi ini benar-benar sakit atau pura-pura sakit.

Nunik sudah benar tidak dapat hadir di pengadilan karena sakit, ia baru membalas panggilan jaksa sore hari karena surat panggilan diterima siang hari. 

 Mengenai sakit ini siapapun tidak boleh menginterpretasikan macam-macam, kecuali dokter yang atas permintaan jaksa memeriksa Nunik untuk membuat second opinion. Kalau ternyata Nunik benar-benar sakit, maka ia tidak wajib hadir. Tetapi kalau ia tidak sakit dan membuat surat keterangan sakit palsu, maka ada sanksi pidananya.

*Ketua Prodi Magister Ilmu hukum Unila.