Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 52 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasil tersebut dipaparkan dalam kegiatan bertajuk Refleksi Dua Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, tingkat pengenalan masyarakat terhadap program MBG cukup tinggi. Namun, hal tersebut belum sejalan dengan tingkat kepuasan publik.
Berdasarkan hasil survei, sebanyak 39 persen responden mengaku mengetahui program MBG meski bukan penerima manfaat, sedangkan 24 persen lainnya mengetahui sekaligus menerima program tersebut.
Sementara itu, sekitar 2 persen responden menyatakan tidak mengetahui keberadaan program MBG.
Dari sisi kepuasan, sebanyak 52 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan MBG. Adapun 12 persen responden mengaku puas dan 9 persen lainnya sangat puas.
Dedi menjelaskan, hasil survei tersebut juga perlu dilihat dari persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi secara umum.
IPO mencatat tingkat ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi mencapai 41 persen, terdiri dari 37 persen responden tidak puas dan 4 persen sangat tidak puas.
Meski demikian, penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi dinilai tidak selalu sejalan dengan penilaian terhadap kinerja para menteri.
“Kondisi ekonomi yang dianggap tidak baik ternyata tidak linier dengan penilaian terhadap menteri. Ini bisa jadi adanya faktor kepercayaan publik pada menteri berkaitan,” kata Dedi dilansir dari Polindo, Minggu 25 Oktober 2026.
Menurutnya, perbedaan persepsi tersebut dapat menjadi catatan bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi dan program prioritas.
Survei IPO dilakukan secara nasional dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden.
Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan bertingkat hingga tingkat rukun tetangga (RT).
Survei tersebut memiliki margin of error sekitar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun responden merupakan warga berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, serta tidak berasal dari keluarga anggota TNI maupun Polri yang masih aktif. 