Tak Mampu Selesaikan Audit KONI, BPKP Lampung Masih Enggan Beri Penjelasan

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Sumitro/istimewa
Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Sumitro/istimewa

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung resmi mencabut surat permohonan audit kerugian negara atas kasus dugaan korupsi KONI di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sejak 12 Oktober lalu.


Surat permohonan itu dicabut sebagai bentuk kekecewaan Kejati Lampung atas ketidakmampuan dan ketidakjelasan BPKP Lampung dalam menyelesaikan audit tersebut.

Kemudian, audit dialihkan ke akuntan publik atau audit independen di Jakarta dan diperkirakan akan rampung Desember mendatang.

Hingga saat ini, Ketua BPKP Provinsi Lampung Sumitro masih enggan memberikan penjelasan alasan lambannya proses audit.

"Saya no comment," singkatnya saat dikonfirmasi Senin (31/10).

Sumitro melanjutkan, biar pihak kejaksaan saja yang memberikan penjelaskan.

Diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung Rp29 miliar naik ke penyidikan sejak 24 Januari 2022. 

Sejauh ini sudah lebih dari 90 saksi yang diperiksa Kejati. Kelanjutan kasus ini terhambat lantaran hasil audit kerugian negara tak kunjung selesai.