Tak Sedikit Penyelenggara Pemilu Belum Paham Kode Etik

Penggiat demokrasi, Ridwan Al Syaleh mengatakan bagaimana bisa menciptakan pemimpin yang berkompeten, kredibel, dan mampu menjadi pemimpin yang baik jika penyelenggara pemilunya tidak paham kode etik yang sudah diatur.


Menurut dia, kode etik bukan sebuah substansi mati yang hanya berhenti dibaca. Setiap lembaga pemilu harus tahu, harus paham tentang aturan hukum yang memang terkait penyelengaraan pemilu.

"Setiap lembaga pemilu juga harus memahami pantas dan tidak pantasnya suatu hal tindakan itu dilakukan," kata Ridwan saat Dialog Demokrasi Penyelenggara Berintegritas, Pilkada Berkualitas, Doesoen Coffee di Bandarlampung, Kamis (20/2).

Menurutnya, prinsip profesionalitas dan integritas menjadi sebuah PR besar bagi seluruh penyelenggara pemilu.

"Persoalan kemarin itu (pemberhentian Komisioner KPU Lampung Esti Nur Fathonah) adalah sebuah teguran keras bagi seluruh penyelenggara pemilu. Munculnya DKPP itu adalah kemajuan yang dari demokrasi, tapi mundurnya dari prinsip profesionalitas dan integritas dari sebuah lembaga pemilu," jelasnya.

Ada ketidakpahaman penyelenggara pemilu, untuk memahami esensi dari filosofi dari pemilu dan prosedur pemilu.

"Betapa kurang pahamnya oknum ini dalam filosofi penyelenggaraan pemilu. Kita memang maklum, komposisi komisioner tidak harus diisi oleh sarjana atau lulusan hukum, namun jangan memperlihatkan ketidak pahaman akan sebuah pengetahuan," jelasnya.

Saat ini, kepercayaan publik pasti menurun terhadap sebuah lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

"Maka jangan salahkan mahasiswa hari ini, jangan salahkan kami yang bergerak di luar dari pemerintahan untuk terus memberikan sumbangsih saran terkait implementasi dari sebuah prinsip profesionalitas dan integritas. Saya sangat miris ketika membaca pernyataan dari oknum tersebut, mengapa hakim tidak membuktikan kasus suap," ujarnya.