Kejaksaan Tinggi (Pidsus Kejati) Lampung langsung menggunakan auditor independen untuk menghitung kerugian negara kasus dugaan korupsi retribusi sampah pada DLH Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019-2021.
- Diperiksa Kejati, Kadis DLH Bandar Lampung Dicecar Penyidik 15 Pertanyaan
- Korupsi Retribusi Sampah DLH Bandar Lampung, Penagih dan Pencetak Karcis Diperiksa Kejati
- Kejati Periksa 8 Orang Terkait Korupsi Retribusi Sampah DLH Bandar Lampung
Baca Juga
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrin mengatakan, pihaknya ingin mengantisipasi lambannya proses audit seperti kasus KONI Lampung yang diaudit BPKP Lampung.
"Kasus DLH perhitungan kerugian negara dari auditor independen. Kita upayakan yang cepat saja," ujar Hutamrin, Senin (31/10).
Ia melanjutkan, sudah ada 80 saksi yang sudah diperiksa dalam proses penyidikan. Saat ini, pihaknya tengah memeriksa ahli dari auditor independen.
"Semoga cepat selesai, dan kami akan tidak pelaku utamanya. Nanti akan kami ungkapkan di akhir siapa tersangkanya dan pasal yang akan digunakan, kemungkinan Desember," pungkasnya.
Diketahui, kasus dugaan korupsi dengan perkiraan kerugian negara Rp34,8 Miliar dalam kurun waktu tiga tahun tersebut.
Rinciannya, tahun 2019 target pemasukan DLH senilai Rp12 miliar dengan realisasi Rp6,9 Miliar, selisih Rp5,1 miliar.
Kemudian, tahun 2020 target senilai Rp15 miliar realisasi Rp7,1 miliar, selisih Rp7,9 miliar. Tahun 2021 target senilai Rp30 miliar namun hanya terealisasi Rp8,2 miliar, selisih Rp21,8 miliar.
Hal itu dilihat dari perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang diporporasi serta karcis yang diserahkan Kepada petugas pemungut retribusi. Ditemukan juga retribusi yang dipungut tidak disetorkan ke kas daerah dan penagih tanpa surat resmi. 
- Tersangka Korupsi Jl Ir Sutami Engsit Ajukan Penangguhan Penahanan ke Kejati
- Dugaan Penggelapan LKPJ Rp15 Miliar, Ketua Forki Lampung Hannibal Dilaporkan ke Kejati
- Pengerjaan RTLH Fiktif Disperkim Lampung Utara Rp3,6 Miliar Naik Tahap Penyidikan Kejati
