Taufik Basari Diminta Sosialisasi RUU TPKS ke APH di Lampung 

Diskusi UU TPKS/ Faiza
Diskusi UU TPKS/ Faiza

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari diminta oleh gerakan perempuan, pendamping korban kekerasan seksual dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bandar Lampung untuk mensosialisasikan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ke aparat penegak hukum (APH) di Lampung. 


Hal itu harus segera dilakukan agar APH dapat memiliki satu persepsi mengenai UU TPKS. Sehingga dapat membuat perubahan penanganan saat ada laporan korban kekerasan. 

"Kami minta Kak Taufik Basari untuk sosialisasi lebih rinci lagi ke APH, selain itu DPR RI harus konsisten dalam mengawal, mempertahankan dan memperbaiki UU TPKS ini," ujar perwakilan Peradi Bandar Lampung, Dirga dalam diskusi UU TPKS, Rabu (20/4).

Sementara itu, Ketua Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Lampung Eni Puji Lestari menambahkan bahwa perlu ada turunan konkret dari UU TPKS untuk menjadi payung hukum menangani korban kekerasan, khususnya disabilitas dan anak. 

Menanggapi itu, Taufik Basari mengatakan, UU ini telah melalui jalan panjang sehingga akhirnya disahkan 12 April lalu. Sehingga dirinya akan melakukan sosialisasi ke APH untuk memastikan kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditangani sesuai UU TPKS. 

"UU TPKS ini sangat berpihak pada korban dan mengatur lebih rinci serta lebih komprehensif mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban," kata politisi Partai Nasdem itu. 

Selain itu, kata dia, UU TPKS memiliki hukum acara khusus, di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat digunakan.

Kelebihannya, korban wajib didampingi pendamping saat memberikan keterangan ke penyidik. Kemudian pengambilan keterangan korban pun bisa dilakukan via elektronik. 

"Penyidikan bisa menggunakan visum et psikiatrum (keterangan kejiwaan). Selama ini penggunaan visum et repertum menjadi kendala dalam proses penyidikan karena banyak yang tidak bisa dibuktikan secara fisik," lanjutnya. 

Ia menambahkan, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik juga salah satu perhatian UU TPKS. Di mana, sebelum pembuktiannya tidak dapat diakses publik, tapi setelah perkara selesai bisa dimusnahkan.