Temui Massa Aksi, Tanggapan 2 Pejabat Pemprov ‘Blunder’

Pertemuan di ruang Diskominfotik Lampung/ RMOLLampung
Pertemuan di ruang Diskominfotik Lampung/ RMOLLampung

Dua pejabat Pemprov Lampung yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Nirlan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lukmansyah menemui ratusan mahasiswa dan buruh.


Aksi mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung bersama elemen organisasi masyarakat tani dan buruh Lampung itu menolak RUU Omnibus Law dan menuntut Pemda untuk segera mewujudkan reforma agraria sejati dan Kartu Petani Berjaya.

Kadisnakertrans Lukmansyah menyampaikan, pemprov menyambut baik kedatangan para massa dan buruh yang telah mengadakan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Lampung.

"Kami hanya perwakilan saja dan bukan kapasitas kami untuk menjawab permasalahan ini dan yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat(Gubernur Lampung)," ucapnya di ruang Diskominfotik Lampung.

"Ini merupakan rumah rakyat, silahkan sampaikan aspirasi para rekan dan saudara-saudara buruh nanti akan saya sampaikan ke pihak yang lebih berhak untuk menjawab," tambahnya.

Kabiro Pemerintahan dan Otda, Nirlan juga megaku sangat sulit untuk memutuskan karena bukan kapasitas mereka.

“Yang diharapkan rekan-rekan semua tidak terpenuhi dan terkesan tidak elok. Maka dari itu kami menerima beberapa perwakilan saja dari kalian agar suasana kondusif, lalu kami sangat menghargai hal itu jadi kami mencatat dan mendengarkan terlebih dahulu persoalan ini  kemudian akan disampaikan ke gubernur," jelasnya.

"Harapan kita dengan diwakilinya pertemuan ini sudah mewakili massa yang demo. Dan kami sadar sekali memang tanggungjawab pemerintah untuk mengatasi ini dan walaupun bukan wewenang kami tapi kami akan menyampaikan ke pihak yang berhak," tambahnya.

Namun tanggapan dua pejabat itu dinilai blunder. Anggota Federasi Serikat Buruh Fikri, menentang pernyataan tersebut. "Kalau bukan kewenangannya kenapa gubernur memunculkan program Petani Berjaya dan kenapa petani tidak termasuk kedalam program tersebut ,tetapi malah perusahan daerah yang masuk  kok bisa? Kan repot kita kalau pemerintah jawabnya tidak berwenang," tutupnya.