Terdakwa Kekerasan Seksual Dibebaskan, Koalisi Satu Suara Dukung JPU Kasasi

Koalisi Satu Suara untuk Keadilan Korban Kekerasan Seksual Lampung /Tuti
Koalisi Satu Suara untuk Keadilan Korban Kekerasan Seksual Lampung /Tuti

Koalisi Satu Suara untuk Keadilan Korban Kekerasan Seksual Lampung menyayangkan hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kalianda yang memutuskan terdakwa kasus kekerasan seksual tidak terbukti bersalah.


Tersangka Kepala Desa Rawa Selapan, Bagus Adi Pamungkas dinyatakan bebas pada nomor perkara 67/Pid.B/2022/PN pada Rabu (21/6) atas kasus kekerasan seksual terhadap stafnya. 

Pendamping korban, Afrintina mengatakan putusan majelis hakim tersebut merupakan kemunduran penegakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, ditengah komitmen pemerintah untuk mengakhiri kekerasan seksual dengan lahir UU nomor 12 tahun 2022 pada 12 April lalu. 

"Kami menyayangkan masih adanya hakim yang mempertanyakan saksi yang melihat peristiwa kekerasan seksual dan proses pemeriksaan yang menyudutkan korban sebagai pemicu pelaku melakukan kekerasan seksual," kata Afrintina, Senin (27/6). 

Menurutnya, minimnya saksi yang melihat peristiwa kekerasan seksual sering kali membuat korban sulit memperoleh keadilannya. Berdasarkan pengalaman di Lembaga Advokasi Perempuan Damar, kekerasan seksual dilakukan secara privat dan tidak ada satupun saksi yang melihatnya. 

"Alat bukti yang dihadirkan jaksa berupa baju yang dikenakan korban saat kejadian, 8 saksi petunjuk, serta visum et psikiatrum yang menunjukkan korban trauma berat tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara a quo," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Damar, Ana Yunita Pratiwi mengatakan untuk memastikan keadilan korban, Koalisi Satu Suara akan mengambil langkah mendukung jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya kasasi. 

"Kami juga akan menyurati dan mendesak Komisi Yudisial RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang memutus terdakwa kekerasan seksual tidak terbukti bersalah," jelasnya. 

Menyurati juga Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap proses peradilan. Serta mendesak pemerintah daerah melalui PPPA untuk memastikan perlindungan dan upaya pemulihan psikologis korban. 

"Kita akan mengajak masyarakat untuk mengawal ini. Galangan dukungan dengan petisi akan digalakkan lagi, dialog dengan ahli, kampaye media sosial dan aksi damai," ujarnya.