Terima Surat Komnas HAM, Kepala Satpol PP Diminta Cari Kebenaran Penyiksaan dalam Penertiban

Pj Sekda Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah/Tuti
Pj Sekda Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah/Tuti

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah menerima surat permintaan keterangan dari Komnas HAM terkait dugaan penyiksaan dan kewenangan dalam operasi penertiban oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung. Surat tersebut tertuang dalam surat nomor 069/PM.00/K/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023. 


Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah mengatakan surat permintaan keterangan tersebut telah diteruskan ke Satpol PP untuk mencari kebenarannya. 

"Sekarang lagi dicari kebenarannya dan belum ada laporannya. Kalau saya pribadi sepertinya tidak ada penganiayaan tapi biarlah ditelusuri dulu oleh Satpol PP," kata Khaidarmansyah, Rabu (25/1). 

Menurutnya jika penyiksaan betul terjadi, maka permasalahan tersebut akan diserahkan ke Inspektorat Kota Bandar Lampung. Namun ia yakin permasalahan itu tidak terjadi. 

"Kan ada mekanismenya apabila ASN atau tenaga kontak, maka dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Tapi saya berharap kejadian itu tidak ada," ujarnya. 

Lebih lanjut, Khaidarmansyah menegaskan Pemkot Bandar lampung akan segera melakukan klarifikasi melalui surat ke Komnas HAM. Namun dibutuhkan waktu untuk penelusuran kebenaran. 

"Kita harus merespon pengaduan ke Komnas HAM, jadi bukan memanggil, tapi minta klarifikasi. Jadi wajib hukumnya kita jawab, tapi belum kita jawab karena masih ditelusuri dulu betul atau tidak kejadiannya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki hingga kini belum merespon saat diminta keterangan terkait dugaan penyiksaan dan kewenangan dalam operasi penertiban.