Terpidana Korupsi Benih Jagung Imam Mashuri Ajukan PK Ke Mahkamah Agung

Terpidana Imam Mashuri dan Edi Yanto saat ditahan Kejati Lampung / istimewa
Terpidana Imam Mashuri dan Edi Yanto saat ditahan Kejati Lampung / istimewa

Terpidana kasus korupsi benih jagung untuk Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Imam Mashuri mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung lewat Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (25/7).


Direktur PT Dempo Agro Pratama Inti itu mengajukan PK lewat kuasa hukumnya dari Rebby Octora & Partners.

Rebby Octora mengatakan, pihaknya mengajukan dua poin berupa novum atau bukti baru dan kekhilafan hakim dalam memberi putusan pada 10 Februari 2022.

"Novum yang diajukan yakni surat Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Nomor : 363/TP.000/C.2/04/2018 yang ditujukan kepada PPK satuan kerja dinas TPH Propinsi Lampung," kata dia. 

Isi surat tersebut, kata Rebby, memiliki substansi utama berupa perbedaan produktifitas antara benih bersertifikat dan non sertifikat tidak bisa ditetapkan secara exact.

Serta substansi utama terhadap jaminan produktifitas 15 sampai 20 persen benih bersertifikat lebih baik dibanding benih asalan, atau non sertifikat tersebut belum memiliki referensi, hal itu masih bersifat estimasi teknis.

Sehingga, kata Rebby, hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari akuntan publik tidak berdasarkan acuan teknis dari Kementrian Pertanian dan masih bersifat spekulasi. Jadi, hasil audit itu patut dipertanyakan kebenarannya.

Penghitungan kerugian negara juga hanya berdasarkan keterangan terpidana lainnya yakni Edi Yanto yang sifatnya spekulatif tanpa didukung oleh acuan teknis resmi dari Kementrian Pertanian.

"Saat persidangan pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan kelompok tani," sambungnya. 

Sementara, soal kekhilafan hakim, dari putusan pada 10 Februari 2022, kantor akuntan publik yang digunakan sebagai penghitung kerugian negara pada perkara Imam Mashuri, bukanlah lembaga yang berwenang.

Pasalnya, jika berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, instansi yang berwenang secara konstitusional untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK, BPKP serta Inspektorat atau Satker Perangkat Daerah.

Sementara, dalam kasus ini, penghitungan kerugian negara dilakukan oleh akuntan publik sebagai acuan dalam putusan hakim. 

"Sehingga patut dipertanyakan keabsahannya. Perhitungan kerugian negara oleh akuntan publik itu juga hanya berdasarkan surat tugas dari Kejaksaan Tinggi Lampung, yang bukan instansi yang berwenang," kata dia.

Menurut Rebby, hasil penghitungan kerugian negara itu menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-undang BPK, sebab dalam Laporan Hasil Perhitungan oleh auditor publik tersebut tidak dilaporkan kepada BPK. 

Selain Imam Mashuri, terpidana lainnya dalam kasus ini yakni mantan Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Edi Yanto sudah lebih dulu mengajukan PK ke Mahkamah Agung. 

Berkas permohonan PK mulai diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam persidangannya yang digelar pada 29 Juli 2022 kemarin. Kini, Pengadilan telah mengirimkan berkasnya ke Mahkamah Agung.