Terpidana Korupsi PT LJU Masih Buron, Kejati Diminta Sita Aset Hasil Korupsi

Jaksa Kejati Lampung / ist
Jaksa Kejati Lampung / ist

Pengamat Hukum Universitas Lampung, Yusdianto meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung fokus menyelamatkan aset hasil korupsi BUMD Lampung PT Lampung Jasa Utama (LJU).


Pasalnya, sejak penyidikan hingga vonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dua terpidana masih dalam status buronan atau DPO. 

"Ini namanya sidang kursi kosong, dari awal sampai akhir. Persidangan ini semestinya dilakukan bukan hanya menghukum namun yang paling utama adalah penyelamatan aset negara atau jumlah yang dikorupsi," kata Yusdianto, Jumat (29/4).

Di mana, dua terpidana yakni Direktur Utama BUMD PT. LJU Andi Jauhari Yusuf divonis 6 tahun 6 bulan denda Rp300 Juta subsider 4 bulan serta uang pengganti Rp1,1 Miliar subsider 3 tahun. 

Sementara itu, Rekanan Direktur PT Raja Kuasa Nusantara Alex Jayadi divonis 7 tahun penjara dan Rp300 Juta subsider 4 bulan serta uang pengganti Rp2 Miliar subsider 3 tahun penjara. 

"Nah ini yang menjadi kewajiban jaksa untuk mengeksekusi putusan peradilan in absentia ini, jangan sampai kurungan badan enggak, kerugian negara juga tidak dipulihkan," sambungnya. 

Yusdianto mengatakan, dasar peradilan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa memang diperbolehkan dan diatur pada pasal 38 Undang-undang No 31 Tahun 1999.

Memang, lanjutnya, dalam peradilan inj ada potensi kelemahannya, mulai dari menimbulkan error in persona, hilangnya hak terdakwa dalam memberikan pembelaan dan terdakwa tidak dapat menyampaikan haknya dalam putusan. 

Diketahui, modus korupsi berawal dari pengadaan batu dan pasir untuk jalan tol. Para terdakwa menggunakan perusahaan batu fiktif yang tidak mempunyai batu dan lahan dengan sistem beli preorder. 

Nilai kerjasamanya mencapai Rp7 Miliar dan kerugian negara sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung sebesar Rp3,1 Miliar.