Tersegel Tak Segera Bayar Pajak, BPPRD Gandeng Kejari Akan Lakukan Penyitaan

Kasi Pengawasan dan Pengendalian BPPRD Bandar Lampung, Ferry Budhiman/Tuti
Kasi Pengawasan dan Pengendalian BPPRD Bandar Lampung, Ferry Budhiman/Tuti

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung mengaku memberikan waktu satu pekan bagi penunggak pajak yang telah disegel untuk membayar kewajiban. Jika tidak segera dibayar akan diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara.


Kasi Pengawasan dan Pengendalian BPPRD Bandar Lampung, Ferry Budhiman mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan PTSP dan perizinan untuk peninjauan izin dan penerapan sanksi pencabutan izin sementara. 

"Kalau tidak ada respon lagi maka akan kita cabut izin permanen saja. Ini khusus untuk pajak parkir RS A Dadi Tjokrodipo yang belum ada respon hingga saat ini," kata Ferry. Rabu (30/11). 

Menurutnya, untuk penunggak pajak bumi bangunan (PBB) akan dilimpahkan ke Kejari untuk ditangani. Jika perlu dilakukan penyitaan maka dipersilahkan. 

 "Kita kasih waktu satu minggu untuk merespon penyegelan tersebut. Saat ini yang sudah merespon yakni Hotel Sahid, Radar Lounge. Kalau Bakrie Brother belum ada kabar karena sulit menghubungi pemiliknya," ujarnya. 

Diketahui, BPPRD Bandar Lampung melakukan penyegelan disejumlah titik seperti pengelola parkir RS A Dadi Tjokrodipo yang menunggak pajak Rp95 juta, Hotel Sahid Rp700 juta menunggak PBB. 

Tunggakan PBB juga dilakukan PT Sumber Cipta Niaga Rp64 juta, Radar Lounge Rp60 juta dan Bakrie Brother Rp195 juta. 

"Ke depan kita akan kembali melakukan penyegelan lagi kepada para penunggak pajak. Seminggu lagi kita akan turun," jelasnya.