Tiga Masalah Krusial Draf Raperda Ponpes, NU Anggap Revisi Sekadar Formalitas

Ketua Bapemperda Lampung Jauharoh Haddad/ Vera Afrianti
Ketua Bapemperda Lampung Jauharoh Haddad/ Vera Afrianti

Setelah rapat dengar pendapat (RDP), Bapemperda Lampung menemukan tiga permasalahan krusial dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren (Ponpes) yang menjadi usulan Pemprov.


"Kami tadi sudah rapat dengan pihak pengusul pondok pesantren dan ditemukan beberapa permasalahan di dalam draf Raperda tersebut," kata Ketua Bapemperda Lampung Jauharoh Haddad, Senin (26/4).

Ia mengatakan permasalahan yang ditemukan yakni tentang judul perda yang  tiba-tiba berubah, pendanaan yang tidak dirincikan serta majelis masa  yang tidak jelas (tim penilai dari pada mutu pendidikan pesantren).

Pertama; Judul yang awal Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diganti menjadi Raperda Penyelenggaraan Pesantren. 

Kedua; Soal undang-undang pasal 16 dan 24 tentang Pendanaan yang tidak dirincikan di bidang apa saja yang dibantu oleh pemerintah daerah.

Ketiga; Tim penilai mutu pendidikan pesantren tidak jelas. Itu yang belum diatur untuk hal-hal seperti itu. 

"Nanti ini dibuat oleh Tim Ahli (TA), kita sedang berdiskusi dengan mereka dan bakal lebih lanjut, setelah itu selesai akan dirapatkan kembali baik itu dengan Biro Kessos dan Hukum, ini bisa dua sampai tiga kali pembahasan," jelasnya.

Ia berharap dalam beberapa kali rapat permasalahan ini dapat terselesaikan sehingga dapat membentuk Perda yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.

"Harapannya semoga perda yang dilahirkan ini  memang betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan rakyatnya," harap dia.

Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung Khaidir Bujung menilai, perubahan draf raperda yang dilakukan pemprov tidak ada isinya, sekadar formalitas.

"Kalau posisinya terus terang saja naskah raperda yang baru ini isinya tidak ada apa-apa dan perda ini masih banyak sekali titik lemahnya. Saya tidak tahu motif apa dibalik perubahan draf raperda pesantren. Mudah-mudahan tidak ada motif apa-apa dan inikan negara tidak bisa dibuat semau-maunya," tutup dia.