Tiga Wakil Kepala Daerah Hanya Jadi Ban Serep Di Lampung



Tak ada angin, wakil bupati Tulangbawang "berteriak" hanya jadi ban serep. Wakil dan wali Kota Bandarlampung malah sudah sering saling tuding. Di Lampung Barat, perpecahan kedua pemimpinnya masih bisik-bisik.

Wakil Bupati Tulangbawang Hendriwansyah mengungkapkan sejak jadi wakil bupati tiga tahun lalu dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan pemerintahan.

Di Lampung Barat, Bupati Parosil Mabsus dan wakilnya, Mad Hasnurin, masih bisik-bisik tak harmonis. Namun, pejabat setempat bilang kepada RMOLLampung isu tersebut cuma tes ombak.

Paling parah di Kota Bandarlampung, sejak awal berkuasa empat tahun lalu, Wakil Wali Kota Yusuf Kohar sudah berseteru dengan Wali Kota Herman HN.

[caption id="attachment_57881" align="alignnone" width="602"] Winarti vs Hendriwansyah/Foto Istimewa[/caption]

Winarti vs Hendriwansyah

Setelah tiga tahun berkuasa, ujuk-ujuk Wakil Bupati Tulangbawang Hendriwansyah berteriak tak pernah diajak bicara soal pemerintahan oleh Bupati Winarti.

"Selama tiga tahun ini, dianggap tidak ada, didiamkan, dicueki," katanya kepada awak media setelah menolak perintah Winarti untuk membacakan LPJ APBD 2019 di DPRD Tulangbawang, Senin (20/6).

Hendriwansyah mengatakan tak pernah diajak komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan di  Kabupaten Tulangbawang.

“Bupati jalan sendiri, ngapa-ngapain sendiri, bayangkan sudah tiga tahun,” kata Hendriwansyah yang juga ketua DPD PAN di kabupaten "Sai Bumi Nengah Nyappur."

Dia mengaku diam selama tiga tahun ini semata-mata untuk menjaga kondusifitas, ketentraman dan keutuhan seluruh lapisan elemen masyarakat.

"Saya malu sama Alloh SWT, malu sama masyarakat, malu sama kawan-kawan media, tapi ya itulah keadaanya, saya tidak mau memperpanjang masalah," ujarnya.

Diungkapkannya juga, sebagai wakil bupati, tidak pernah diundang dalam kegiatan resmi pemda. Acara diundur bila bupati tak bisa hadir.

Semua acara dan agenda kegiatan harus bupati yang membukanya. Wakil bupatinya dianggap tidak ada, curhatnya kepada para awak media.

Winati masih diam seribu bahasa terhadap curhatan wakilnya. Perseteruan keduanya agaknya baru mulai, masih ronde pertama, masih ada dua tahun masa kekuasaan mereka.

[caption id="attachment_57988" align="alignnone" width="590"] Parosil vs Mad Hasnurin/Foto Istimewa[/caption]

Parosil vs Mad Hasnurin

"Dari Negeri di Atas Awan", Kabupaten Lampung Barat, ketidakharmonisan tersebut berhembus lembut walau masih berupa desas-desus.

Ada media yang mengungkapkan keretakan keduanya. Namun, hembusan angin sepoi-sepoi tersebut tak berlanjut menjadi puting beliung seperti di Kabupaten Tulangbawang.

Riak ketidakharmonisan keduanya muncul pada acara pelantikan pejabat setempat minggu lalu. Walau Mad Hasnurin ada di tempat, Parosil meminta sekdanya yang melantik pejabat struktural.

[caption id="attachment_57990" align="alignnone" width="554"] Herman HN vs Yusuf Kohar/Foto Istimewa[/caption]

Herman HN vs Yusuf Kohar

Perseteruan kedua pasangan kepala daerah paling parah terjadi di Kota Bandarlampung, ibukota Provinsi Lampung. Bahkan, isteri wali kota ikut terseret.

Sejak awal berkuasa empat tahun lalu, Wakil Wali Kota Yusuf Kohar sudah berseteru dengan Wali Kota Herman HN. Mereka nyaris hanya harmonis saat pelantikan saja.

Kepada Kantor Berita RMOLLampung, beberapa hari usai terpilih, Yusuf Kohar bilang, "Kita lihat saja, aku tak mau jadi pelengkap penderita seperti wakil wali kota sebelumnya."

Tobroni Harun, wakil wali kota periode 2010-2015 juga berseteru dengan Herman HN pada saat menjabat wali kota periode pertamanya.

Pemicunya sama, Tobroni maupun Yusuf Kohar sama-sama merasa cuma jadi ban serepnya wali kota saja. Mereka mereka  tak diberi peran padahal sama-sama berjuang memenangkan pemilihan.

Perseteruan Yusuf Kohar merembet ke istrinya Herman HN, Eva Dwiana yang hendak mencalonkan diri jadi wali Kota Bandarlampung periode 2020-2025.

Selain mengkritik berbagai program Herman HN, Yusuf Kohar yang juga mencalonkan diri beberapa kali menyindir cawe-cwenya isteri Herman HN dalam urusan kepemerintahan.

Menurut Yusuf Kohar, roda pemerintahan tidak berjalan optimal karena dirinya tidak diberdayakan oleh Herman HN dan istrinya, Eva Dwiana terlalu ikut campur dalam roda pemerintahan.

“Seharusnya ada pelimpahan wewenang, selama saya tidak diberdayakan, istri jangan ikut campur,” ujar kader Partai Demokrat Lampung itu.

Herman HN menepis semua tudingan tersebut dengan mengungkapkan bahwa tugas wakil itu membantunya sesuai Pasal 63, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Artinya, tugas wakil itu membantu, bukan jabatannya sama dengan saya,”  ujar wali kota yang sempat mencalonkan diri jadi gubernur Lampung.