Tim Hukum Demokrat Lampung Bakal Koordinasi ke PT dan KY Terkait Gugatan Raden Ismail

Tim hukum Demokrat Lampung / istimewa
Tim hukum Demokrat Lampung / istimewa

Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat Lampung menilai adanya dissenting opinion (perbedaan pendapat) majelis hakim yang memeriksa perkara Gugatan Wakil Ketua DPRD Lampung Raden Muhammad Ismail terhadap Ketua DPD Edi Irawan Arief.


Menurut Tim BHPP DPD Demokrat Lampung Ali Akbar, adanya ketidak kompakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang terutama mengenai eksepsi yang pihaknya ajukan pada persidangan sebelumnya.

"Majelis terlihat gamang, menurut hukum acara perdata, seharusnya apabila ada eksepsi kewenangan absolut atau relatif maka majelis harus membuat putusan sela sebelum agenda sidang masuk ke tahap pembuktian," kata Ali Akbar, Jumat (11/11).

Namun, lanjut dia, saat ini agenda sidang sudah masuk ke tahap pembuktian dengan alasan perkara tersebut bukan menyangkut kompetensi absolut, melainkan sengketa internal parpol.

"Kami menilai perkara ini adalah masalah sengketa internal partai politik dan menurut UU Parpol, masalah internal partai harus diselesaikan dahulu oleh Mahkamah Partai," jelasnya.

Hal itu, katanya, diatur dalam UU No 2 Tahun 2008 Jo UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa: penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Kemudian, pada UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai mempunyai mahkamah partai atau sebutan lain sesuai AD dan ART partai tersebut.

"Hal ini diperkuat oleh AD/ART Demokrat bahwa DPP memiliki kewenangan untuk memutuskan pergantian kader partai yang di tugaskan menjadi pimpinan DPRD, bahwa DPD berhak untuk mengusulkan Pergantian tersebut kepada DPP," terangnya.

Lanjut Ali, sehingga gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Raden Muhammad Ismail ke PN Tanjungkarang harus diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai.

Menurutnya, Ketua Majelis Hakim saat sidang perdana menyampaikan perkara ini merupakan sengketa internal partai politik, maka tidak ditunjuk hakim mediasi karena perkara tersebut harus selesai dalam waktu 60 hari. 

"Kami melihat bahwa yang dimaksud oleh ketua majelis hakim dengan melanjutkan perkara dengan agenda pembuktian itu dapat kami maknai bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah putusan sela yang dibacakan secara lisan, dan tentu itu tidak lazim dalam hukum acara persidangan," ujarnya.

Seharusnya, tambah dia, putusan itu apapun bentuknya harus tertulis dan ada  nomor putusannya dan dibacakan secara khusus dalam agenda putusan sela. 

"Untuk itu kami meminta kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk mensupervisi perkara ini agar tetap sesuai dengan Hukum Acara dan ketentuan hukum yang ada, dan kami juga akan berkoordinasi dengan dan meminta kepada Komisi Yudisial (KY) agar terlibat aktif dan memantau jalannya persidangan ini, demi tercapainya keadilan," kata Ali.

Diketahui, Raden Muhammad Ismail menggugat Edy Irawan dengan nomor perkara 188/Pdt.G/2022/PN Tjk pada 4 Oktober 2022 karena tak terima dirinya diusulkan untuk diganti sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung. 

Pembacaan putusan sela perkara ini seharusnya dibacakan Majelis Hakim Selasa, 8 November tapi ditunda karena putusan sela belum siap. Sidang dijadwalkan lagi pada Selasa, 15 November.