Tolak Cabut SK DO Dan Skorsing, Universitas Teknokrat Digugat Mahasiswa

Mahasiswa yang mengajukan gugatan ke UTI/ RMOLLampung
Mahasiswa yang mengajukan gugatan ke UTI/ RMOLLampung

Enam mahasiswa yang terkena sanksi drop out (DO) dan skorsing akan mengajukan gugatan kenapa Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung.


"Untuk memperjuangkan haknya agar dapat melanjutkan pendidikan dan juga sebagai simbol perlawanan terhadap pemberangusan kebebasan akademik dan kemerdekaan mahasiswa di kampus," ujar Kepala Advokasi LBH Bandarlampung Kodri Ubaidillah, Senin (3/5).

Kodri mengatakan, pihaknya telah melayangkan somasi atau permohonan klarifikasi pada Senin 19 April 2021. Lalu, dibalas dengan undangan klarifikasi dari pihak kampus pada Kamis 22 April 2021. 

Pihaknya telah memberikan waktu 7 hari sejak disampaikannya klarifikasi agar kampus mencabut seluruh sanksi yang diberikan kepada 9 Mahasiswa Teknik Sipil yang dituduh telah mencemarkan nama baik kampus. 

Namun, Kamis 29 April 2020, pihak kampus melalui perwakilannya menyambangi kantor LBH Bandar Lampung dan membawa pesan bahwa tidak mampu memenuhi tuntutan para mahasiswa untuk mencabut seluruh SK DO dan Skorsing yang telah diterbitkannya.

"Respon tersebut merupakan bentuk itikat buruk kampus karena telah memberikan janji palsu akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan menyelesaikannya secara kekeluargaan," kata dia. 

Padahal, lanjutnya, para mahasiswa telah menunjukkan itikat baiknya dengan datang langsung ke kampus bersama dengan LBH selaku pendamping hukum untuk dapat hadir dan mendengarkan klarifikasi dari pihak kampus secara langsung. 

Sebelumnya, pihak kampus membantah somasi yang dilayangkan LBH Bandarlampung. Pihak UTI mengatakan, selain karena kredit semester dan IPK rendah juga karena para mahasiswa dinilai mencemarkan nama baik kampus dengan adanya aktifitas HIMA Teknik Sipil UTI di sekret yang terletak di luar kampus.

Bahkan, lanjutnya, seluruh aktifitas kegiatan HIMA Teknik Sipil yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berpotensi menjadi kegiatan yang bersifat ekstrimisme dan radikalisme.

Klarifikasi tersebut dinilai LBH bertentangan dengan fakta bahwa para mahasiswa tidak pernah mendapatkan IPK dibawah standar. Bahkan ada mahasiswa pernah menjadi finalis dalam beberapa ajang perlombaan akademik di tingkat nasional.

"Sehingga pemberian sanksi DO dan Skorsing kepada 9 Mahasiswa diduga cacat prosedur, karena pemberian sanksi dilakukan tanpa adanya teguran sama sekali dan tidak bersifat kekeluargaan seperti apa yang telah di klaim oleh kampus," ujarnya. 

Bahkan, kata Kodri, penyampaian SK DO dan skorsing disampaikan melalui pesan Whatsapp. Para mahasiswa juga keberatan diberi sanksi, pasalnya mereka baru membayakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).