Tolak Kenaikan BBM, HMI Unjuk Rasa di Depan Kantor BUMN

Aksi Badko HMI di depan kantor Kementerian BUMN, Jumat (26/8)/ RMOL
Aksi Badko HMI di depan kantor Kementerian BUMN, Jumat (26/8)/ RMOL

Menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten mengelar aksi di Kementerian BUMN, Jumat, (26/8).


Sekretaris Umum Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Fadli Rumakefing mengungkit klaim pemerintah yang mengatakan beban APBN terhadap sektor subsidi energi BBM sebesar Rp 502,4 triliun, bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp 600 triliun.

Bagi Fadli, klaim tidak boleh dijadikan alasan untuk pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. 

HMI menyarankan pemerintah fokus mencari format pembatasan BBM subsidi yang selama ini diperkirakan sebesar 60 persen tidak tepat sasaran sehingga menjadi beban APBN.

"Bukan malah menaikkan harga BBM di tengah kondisi perekonomian rakyat yang belum pulih," demikian pendapat Fadli dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).

Dalam pandangan Fadli, jika pemerintah masih bertahan pada format kenaikan harga BBM subsidi, maka bisa dipastikan akan memicu inflasi dan berdampak buruk pada daya beli masyarakat. Apalagi saat ini, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Ia berpendapat, jika tidak mampu mencari solusi, sebaiknya Presiden Jokowi segera mencopot yang bersangkutan.

"Dalam hal ini Menteri BUMN (Erick Tohir), Menteri ESDM (Arifin Tasrif) jika tidak mampu mencari format dan memberikan solusi, baiknya Presiden Jokowi mengambil langkah tegas dengan reshuffle kedua menteri tersebut," jelas Fadli.

Selain itu, Fadli menyatakan, sebaiknya pemerintah fokus pada pembangunan yang prioritas saja Dengan demikian, APBN tidak terbebani dengan proyek-proyek yang menguras APBN.

"HMI tegas menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi yang berdampak buruk pada perekonomian rakyat," pungkas Fadli.