Tolak Permohonan KRLUPB, DKPP: Bawaslu Lampung Tidak Langgar Kode Etik

Sidang putusan DKPP RI/ Repro
Sidang putusan DKPP RI/ Repro

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan menolak laporan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) dengan nomor perkara 69-PKE-DKPP/II/2021, Rabu (7/4).


"Menolak permohonan pengadu secara seluruhnya," kata Ketua DKPP Muhammad dalam sidang putusan di Jakarta yang disiarkan secara langsung melalui akun facebook DKPP RI. 

Menurut DKPP, para teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon 3 Bandarlampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah dibenarkan secara hukum, para teradu terbukti menjalankan prinsip profesional, sesuai standar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

"Berdasarkan penilaian fakta memeriksakan keterangan selama sidang pemeriksaan DKPP, para teradu tidak terbukti melanggar kode etik," tambahnya. 

Ia melanjutkan, DKPP merehabilitasi nama baik teradu dimulai dari Ketua Fatikhatul Khoiriyah dan seluruh anggota Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar, Adek Asy’ari, Muhammad Teguh, Hermansyah, Tamri, dan Karno Ahmad Satarya sejak putusan ini dibacakan.