Unila Disarankan Tak Perlu Beri Bantuan Hukum Rektor dan Pejabat dalam Kasus Suap

Illustrasi/RMOLNetwork
Illustrasi/RMOLNetwork

Rencana Unila memberikan bantuan hukum kepada Rektor dan Pejabat Unila dalam kasus suap proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022, dinilai kurang tepat.


Presiden BEM Unila pertama, Nizwar Affandi mengatakan, secara administratif sepanjang yang bersangkutan belum diberhentikan sebagai ASN Unila maka boleh jadi masih berhak mendapatkan pendampingan dari BKBH Unila.

"Tetapi secara ethic masih patutkah Unila memberikan bantuan hukum secara resmi kepada seseorang yang perbuatan dalam jabatannya telah menghancurkan nama baik lembaga?" tanya Affan, sapaannya, Minggu (21/8).

Menurut Affan, Unila sebaiknya tidak perlu melakukan pendampingan hukum kepada semua pejabat Unila yang terkena dugaan tindak pidana korupsi.

Sikap ini adalah wujud dari keberpihakan Unila terhadap penyelenggaraan layanan publik dalam bidang pendidikan yang transparan, akuntabel dan profesional.

"Jangan sampai sebuah sikap yang diambil atas nama praduga tak bersalah kemudian malah mendorong publik mempersepsikan Unila secara kelembagaan seakan-akan memberikan toleransi dan memaklumi perbuatan buruk yang dilakukan pejabat di lingkungan kampus," ujar Affan.

Sikap Zero Tolerance lanjut Affan, harus menjadi semangat yang terpancar kuat dari Unila agar transmisinya sampai (delivered) ke benak publik.

"Unila harus mampu memberi keyakinan kepada publik bahwa perilaku seperti ini tidak akan pernah mendapat tempat di kampus sehingga harapan publik akan perbaikan masa depan Unila dapat terus terjaga," kata Affan.