Vonis Ringan, JPU Ajukan Banding Kasus Kadisdik Tuba

Illustrasi/RMOLLampung
Illustrasi/RMOLLampung

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tulangbawang Hendra Dwi Gunanda mengajukan banding atas vonis mantan Kepala Dinas Pendidikan Tulangbawang Nasaruddin dan Manajer Koperasi BMW Guntur Abdul Naser.


Kasi Intel Kejari Tulangbawang Leonardo Adiguna mengatakan, permohonan banding tersebut resmi didaftarkan ke PTSP Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu 27 Oktober lalu. 

"Sudah kami ajukan banding dan didaftarkan pada 27 Oktober 2021 kemarin," ujarnya, Jumat (29/10).

Leonardo melanjutkan, poin bandingnya yakni putusan subsidair di hukuman tambahan Uang Pengganti yang di bawah dua per tiga dari tuntutan jaksa. 

Di mana, dua terpidana ini terbukti melakukan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Khusus Fisik Prasarana dari APBD di Disdik Tuba sehingga menyebabkan kerugian negara hingga Rp3,67 miliar.

Ketua Majelis Hakim Efiyanto memvonis Nasarudin 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta, dengan subsider dua bulan. 

Kemudian, ia juga dibebankan membayar uang pengganti Rp2,86 miliar, dan apabila tidak membayar diganti dengan pidana tiga tahun penjara.

Kemudian, Manajer Koperasi BMW Guntur Abdul Nasser, divonis lima tahun enam bulan penjara, dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara.

Ia juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti Rp710 juta, apabila tidak membayar, diganti dengan kurungan dua tahun enam bulan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Nasarudin delapan tahun enam bulan penjara dengan denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara, serta uang pengganti Rp2,962 miliar dikurangi Rp100 juta, yang telah disita oleh penyidik.

Sementara, Guntur Abdul Nasser dituntut delapan tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider tiga bulan serta uang pengganti Rp 710 juta. 

Apabila tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang, apabila tidak mencukupi, diganti dengan pidana empat tahun.

Modus korupsi keduanya adalah memotong 10-12,5 persen DAK Khusus Fisik Prasarana dari APBD sebesar Rp36.1 Miliar. Sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian negara senilai Rp3,6 Miliar.