Jerat Ijazah Palsu Bunda Eva, Nafikan Suara Ilahi


EVA Dwiana Herman HN yang dikenal dengan panggilan Bunda Eva adalah seorang wanita tangguh, gigih dan pejuang yang pantang menyerah, tetapi berhati lembut dan feminim.

Dia berhasil memenangkan Pilkada Bandarlampung 2020 dengan suara mayoritas, suara terbanyak masyarakat.

Tiba-tiba, Bawaslu yang harusnya menjadi wasit yang netral dan independen mendiskualifikasinya karena men-judge bahwa Herman HN, suaminya yang saat itu menjadi wali kota membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu calon  secara TSM, yaitu Bunda Eva.

Masyarakat geger, ahli hukum dan akademisi terbelah dua, ada yang pro dan kontra, karena putusan Bawaslu diputuskan pada akhir proses pilkada, dalam hal mana KPU sudah menetapkan Bunda Eva sebagai pemenang pilkada.

Tetapi Bunda Eva bergeming, ia yakin sebagai pemenang sebagaimana ungkapan dalam Bahasa Latin: vox populi vox dei  (suara rakyat adalah suara Tuhan). Artinya suara rakyat harus dihargai sebagai kehendak Ilahi.

Suara jutaan orang, sebagai kehendak Ilahi yang sudah memilih Bunda Eva sebagai wali kota, dinafikan oleh segelintir orang sebagai majelis hakim Bawaslu yang membuat putusan yang bertentangan dengan kehendak Ilahi. 

Oleh karena, ternyata di atas Majelis hakim Bawaslu masih ada Majelis Hakim MA, Bunda Eva menuju MA. Alhamdulilah, MA memenangkan Bunda Eva, sebagai putusan akhir, final dan mengikat. Bahkan ketika ada upaya PK, MA tak bergeming.

Tetapi persoalan hukum Bunda Eva tidak berhenti sampai di situ. Ada laporan tentang penggunaan ijazah palsu S2 yang sempat digunakan Bunda Eva waktu mendaftar sebagai calon wali kota. 

Ceritanya Bunda Eva ini pernah ikut S2 di suatu PTS, ternyata PTS nya tidak diakui Dikti dan sudah tutup, sehingga KPU belum dapat memverivikasinya. Tidak mau ada masalah ijazah S2 tersebut dicabut, karena untuk menjadi calon tidak perlu S2.

Perkaranya masih lidik, tampaknya jalan di tempat. Tim advokat Bunda Eva menyatakan Bunda Eva benar pernah kuliah dan dapat ijazah dari PTS itu, dia tidak tahu PTS itu abal-abal dan tidak ada izin, serta ijazahnya tidak pernah secara resmi digunakan. 

Tetapi tim hukum pihak lawan dengan bermodal fotokopi ijazah menyatakan itu ijazah palsu karena tidak terdaftar di Dikti dan sempat digunakan waktu mendaftar, sehingga menjadi perdebatan sengit di kalangan penyidik, apakah Bunda Eva menggunakan ijazah palsu atau tidak, yang melanggar UU Sisdiknas dan KUHP sebagai tindak pidana umum.

LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALI

Pengertian istilah ini adalah ketentuan pidana yang khusus mengalahkan yang umum. Dasarnya adalah Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. 

Contoh konkret, misalnya ada ASN yang menggelapkan uang negara, ia tidak akan didakwa Pasal 372 KUHP (penggelapan pidana umum), tetapi pakai UU Tipikor (korupsi pidana khusus).

Penyidik, penuntut umum dan hakim sebenarnya sudah sangat faham dengan pasal ini, karena pasal ini sudah dipelajari sejak awal kuliah dalam MK Hukum Pidana. Oleh karena itu UU Pilkada sebagai aturan khusus harus digunakan daripada aturan umum. 

Dalam UU Pilkada juga diatur tentang tindak pidana pilkada, termasuk menggunakan surat palsu, prosesnya diawali oleh gakkumdu yang terdiri dari anggota bawaslu, polisi dan jaksa.

Ada verivikasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan yang waktunya terbatas dan sudah ditentukan.

Versi pelapor bahwa Bunda Eva menggunakan ijazah palsu ini sudah lewat waktunya, sudah kadaluarsa.

Tetapi apabila penyidik, penuntut dan hakim masih mengotak atik ini seolah-olah mereka melebihi dari Ilahi berdasarkan ungkapan di atas, mungkin saja ada suara Tuhan yang lain, yaitu rakyat yang merasa dizholimi karena suaranya dinafikan hanya oleh segelintir orang saja.

Perkara yang hampir sama juga dialami oleh Sarjono, anggota DPRD Lampung Barat dari PPP, dalam hal mana ia diduga menggunakan ijazah palsu waktu mendaftar sebagai calon anggota DPRD, tetapi jaksa menampilkan bukti berdasarkan Labkrim adalah SHUN palsu, karena ternyata ijazahnya asli.

Sarjono ikut sekolah paket C dan memenuhi semua prosedur dan persyaratan paket C, sebagaimana yang diakui kepala sekolahnya (KS) di persidangan. Kata KS nya, itu semua salah dia, Sarjono tidak tahu SHUN nya palsu, sedangkan ijazahnya asli.

Hampir sama dengan Bunda Eva, banyak kepentingan politik yang bermain, kemudian sarana hukum digunakan untuk menjatuhkan orang lain, karena cepat dan singkat, tidak perlu menunggu waktu lima tahun.

Tetapi Bunda Eva dan Sarjono yang telah memenangkan pilkada dan pemilu dengan meraih suara mayoritas jutaan rakyat adalah kehendak Ilahi yang tidak dapat dinafikan oleh segelintir orang. Vox populi vox dei.

*Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Unila.