Wagub Lampung Temui Perwakilan Buruh

Wagub Lampung Chusnunia Chalim/RMOLLampung
Wagub Lampung Chusnunia Chalim/RMOLLampung

Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim menemui perwakilan serikat buruh yang melakukan unjuk rasa terkait penolakan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (14/10).


Wagub Chusnunia Chalim menemui massa aksi bersama Sekprov Lampung Fahrizal Darminto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Irwan S Marpaung.

Wagub mengatakan, jika isu-isu yang ada di dalam UU Cipta Kerja akan ditindak lanjuti dengan melakukan pertemuan bersama stakeholder terkait.

Mulai dari Forkompinda, kaum buruh hingga perwakilan pengusaha.

"Nanti kita akan tindak lanjuti dengan melakukan pertemuan dengan stakeholders terkait. Membahas poin tersebut. Yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan adalah tujuan umum dari UU Cipta Kerja ini  adalah menciptakan lapangan kerja," katanya.

Selain itu, memberikan kemudahan berusaha mulai dari mendapatkan perizinan, kemudahan UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha berbadan hukum dan manajemen operasional.

"Lalu untuk upah minimum tetap ada, uang pesangon tetap ada. Tidak ada perubahan sistem penetapan upah. Upah bisa dihitung berdasarkan satuan waktu atau hasil atau satuan hasil, hak cuti tetap ada, status karyawan masih tetap ada. Perusahaan tidak bisa mem PHK secara sepihak, jaminan sosial tetap ada bahkan ada tambahan yang selama ini belum pernah ada yakni jaminan kehilangan pekerjaan," katanya.

Selanjutnya, status karyawan masih tetap ada, tenaga kerja asing tidak bebas masuk namun dengan memenuhi syarat dan peraturan. Kemudian outsourcing ke perusahaan alihdaya tetap dimungkinkan bekerja menjadi karyawan dari perusahaan alihdaya.

Kemudian, Ketua Bidang Konsolidasi, Dewan Pengurus Pusat Federasi Hukatan KSBSI Yuce Hengki Sandok, mengharapkan supaya keadilan itu sama-sama diuntungkan bukan hanya kami yang mengharapkan tapi semua buruh.

"Tolong diperhatikan dengan seksama kalau mau investasi silakan kami tidak melarang, tetapi undang-undang yang Nomor  13 Tahun 2003 tolong diperhatikan, kami juga  tidak melarang UMKM dan sebagainya termasuk dalam 10 klaster itu, tapi yang menjadi perhatian penting yakni klaster ketenagakerjaan karena hal ini menyangkut kesejahteraan banyak buruh," tegas Yuce Hengki.

Klaster ketenagakerjaan mulai dari rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, upah minimum, pesangon PHK, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.