Wakil Wali Kota Bandar Lampung Minta Bakso Sony Lebih Aktif Selesaikan Masalah

Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah/ist
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah/ist

Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah meminta Manajemen Bakso Sony lebih aktif dalam menyelesaikan permasalah pajak dan pengoptimalan tapping box. 


Menurutnya, ketika Manajemen Bakso Sony kooperatif dan mau menandatangani pakta integritas maka segera akan dibuka semua gerai yang disegel oleh Tim Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D). 

"Masak kita harus ke sana untuk melakukan pendekatan, mereka dong yang harus aktif kemari," kata Deddy Amarullah, Selasa (12/10). 

Walaupun Manejemen Bakso Sony telah mengadu ke Deputi V KSP, nanti prosedurnya pasti dilakukan pemeriksaan apakah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung sewenang-wenang atau menegakkan aturan. 

"Sepanjang dia mau tanda tangan pakta integritas maka akan kita buka. Kita juga ingin iklim usaha baik, tapi pengusaha harus ikuti aturan," ujarnya. 

Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung akan menetapkan kekurangan pembayaran pajak Bakso Sony secara jabatan, apabila Bakso Sony menolak untuk melengkapi berkas pajak. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki mengatakan penetapan nilai pajak secara jabatan dimaksud Pemkot melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) dapat menilai kekurangan pembayaran pajaknya berdasarkan data atau penghitungan yang sudah pernah dilakukan. 

"Semoga pihak Sony dapat segera melaksanakan kewajiban yang telah di tetapkan demi kemaslahatan bersama," kata Ahmad Nurizki, Senin (11/10). 

Menurutnya, tim P4D melalui BPPRD telah memanggil bakso Sony dalam rangka audit pajak pada 21 September lalu, dan pihak Bakso Sony telah memenuhi panggilan hanya saja data yang diberikan belum lengkap. 

"Mereka hanya memberikan data legalitas usaha itupun tidak lengkap, setelah itu pada Oktober yang lalu pihak Sony telah kita lakukan panggilan kembali. Tapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, sehingga laporan pajak pusat dan laporan neraca keuangan belum dilengkapi," ujarnya.