Walhi Lampung Surati DKP, Minta Reklamasi Ilegal Jumbo Seafood Diproses Hukum

Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri/Tuti
Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri/Tuti

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung mengirimkan surat kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Lampung untuk memproses hukum reklamasi ilegal RM Jumbo Seafood. 


Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri mengatakan, surat tersebut berisi pelaporan dugaan pelanggaran lingkungan hidup dan pesisir serta pulau-pulau kecil di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan Bandar Lampung itu. 

"Kami kirimkan Jumat (8/10) tapi belum ada respon dari DKP," ujarnya, Selasa (12/10).

Dalam surat tersebut, Irfan menerangkan, Walhi Lampung telah melakukan investigasi bahwa telah terjadi aktivitas reklamasi tanpa izin seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian, dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

"Yang dilakukan Jumbo Seafood di Kelurahan Pesawahan yang mengancam kerusakan ekologis di wilayah pesisir Bandar Lampung serta berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat pesisir di sekitar lokasi," tambahnya. 

Sehingga, lanjutnya, Walhi meminta Kepala Dinas DKP melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku dengan peraturan yang berlaku demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia serta menghindari terjadinya konflik sosial.