Warga Gulirkan Petisi Dan Class Action Larangan Arinal Salat Id

Ilustrasi
Ilustrasi

Larangan berjamaah Salat Id 1442 H dan izin pembukaan kawasan wisata libur lebaran yang dikeluarkan Gubenur Lampung Arinal Djunaidi menuai kritik sejumlah warga, tokoh, dan elemen masyarakat. 


Forum Suara Masyarakat Lampung Peduli Kebenaran mulai mengumpulkan tanda tangan petisi dan rencana class action terhadap keputusan Pemprov Lampung soal larangan berjamaah Salat Id 1442 H dan pembukaan kawasan wisata libur lebaran.

Ustadz Royan, Gunawan Parikhesit, Deru Raja, dan lainnya berharap Gubernur Arinal mencabut surat edaran tertanggal 29 April 2021 yang merujuk kesepakatan Forkopimda tanggal 26 April 2021 soal larangan Salat Id di lapangan dan masjid.

"Mari bersama kita gugat keputusan diskriminatif, karena terdapat kesamaan fakta atau peristiwa serta kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial," ujar Ustadz Royan, Selasa (4/5).

Humas Forum Suara Masyarakat Lampung Peduli Kebenaran itu melihat Pemprov Lampung terkesan lebih mengedepankan urusan bisnis/dunia semata dibandingkan dengan urusan ibadah yang lebih mengarah kepada perkara akherat.

Forum membutuhkan tandatangan masyarakat yang menolak keputusan Gubernur Arinal terkait larangan Salat Id dan izin pembukaan kawasan wisata lewat petisi dengan alamat: http://chng.it/zXv7wWpJ

Kebijakan ini mengundang komentar tokoh politik senior daerah ini. Abdullah Fadri Auli (Aab) mengatakan keheranannya juga terhadap larangan salat berjamaah namun mal, kafe, dan kegiatan pemerintah tak pernah ada larangan.

"Wajar, Lampung menjadi daerah nomor dua penyebaran Covid-19 di Indonesia," ujarnya pada WA Grup RMOLLampung, Selasa (4/5).

Mantan anggota DPRD Lampung yang kini menjadi tokoh Partai Ummat ini melihat Gubernur Arinal tidak konsisten menerapkan aturan yang dampaknya umat Islam tidak bisa beribadah secara berjamaah lebaran ini.

"Kebijakan model apa ini dan apa gunanya kebijakan itu kalau tidak ada manfaatnya, toh Covid-19 tetap tambah banyak korbannya," tandasnya.

Gunawan Pharikkesit, advokat yang juga penggiat sosial, melihat wajar kebijakan tersebut menulai kritik. 

"Persoalan muncul ketika terang-terangan adanya kemufakatan destinasi wisata dibuka saat liburan lebaran, sedangkan Salat Id 1442 H dikebiri," tandasnya.