Warga Pasir Gintung Adukan Sengketa Lahan dengan PT KAI ke DPR RI

Sengketa lahan antara warga dengan PT KAI/Ist
Sengketa lahan antara warga dengan PT KAI/Ist

Masyarakat Pasir Gintung Bandarlampung didampingi LBH mengadukan persoalan sengketa lahan dengan PT. KAI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (21/9).


Warga Pasir Gintung bertemu dengan Ketua Komisi II Junimart Girsang serta Satgas Pemberantasan Mafia Tanah meminta agar permasalahan tanah antara warga dengan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang bisa diselesaikan. 

Staf Advokasi LBH Bandarlampung Anugrah Prima Utama mengatakan, warga Pasir Gintung membawa tiga tuntutan di hadapan Komisi II DPR RI.

Pertama, menghentikan upaya penarikan sewa-menyewa yang dilakukan oleh PT KAI Divre IV Tanjungkarang terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan. 

Kedua, menghentikan segala upaya kriminalisasi, pengukuran, dan penggusuran yang dilakukan PT. KAI Divre IV Tanjungkarang maupun oleh pihak-pihak lain terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan.

"Ketiga, memberikan kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang ditempati masyarakat sejak puluhan tahun lalu," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (22/9).

Anugrah mengatakan, warga Pasir Gintung sudah menempati tanah dan bangunan selama puluhan tahun yang kemudian diklaim oleh PT. KAI Divre IV Tanjung Karang dengan berdasarkan Grondkaart atau peta tanah yang sudah tidak diakui kekuatan hukumnya sejak 20 tahun pasca disahkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. 

Padahal berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah, seluruh aset negara yang dahulu merupakan aset Belanda pada masa penjajahan harus dikonversi. 

Namun, PT. KAI tidak pernah melakukan konversi terhadap hak atas tanah berupa Grondkaart dan mendaftarkannya sebagai aset negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

"Justru PT. KAI telah lalai karena tidak menjalankan perintah UU dan menelantarkan tanah yang diklaim sebagai asetnya selama puluhan tahun," kata dia. 

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyampaikan akan membahas dan mempelajari berkas-berkasnya lebih lanjut dalam rapat pleno yang kemudian akan disampaikan kepada seluruh pihak.