Warga Sabahbalau Penuhi Panggilan Polda Lampung

Warga Sabahbalau didampingi LBH Bandarlampung penuhi panggilan Polda Lampung/Ist
Warga Sabahbalau didampingi LBH Bandarlampung penuhi panggilan Polda Lampung/Ist

Warga Sabahbalau, Tanjungbintang, Lampung Selatan memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Lampung terhadap laporan dugaan tindak pidana menduduki lahan tanpa izin yang dilaporkan oleh Pemprov Lampung melalui Laporan Polisi Nomor LP/B-1782/XI/2020/Lpg/SPKT.


Polda memanggil 23 warga secara bertahap dan hari ini empat warga Sabahbalau hadir didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Kamis (18/2).

Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan mengatakan, ini merupakan itikad baik warga. Sebelumnya, warga didampingi LBH Bandarlampung telah melakukan upaya-upaya dengan patut 

Yakni dengan menyurati DPRD Lampung dan meminta agar legislatif dapat memfasilitasi warga dan Pemprov Lampung untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian dengan cara-cara persuasif.

"Kami kirim surat permintaan untuk hearing kepada Komisi I DPRD Lampung yang membidangi urusan Hukum, namun belum ada respon sampai dengan kami mengirimkan surat permintaan hearing yang ke dua kalinya per 17 Februari 2021," ujarnya. 

Diketahui, Tanah di Sabahbalau itu merupakan bekas tanah milik perusahaan negara PTP X yang sudah tidak dikelola sejak tahun 1985 dan telah dilepas dari HGU PTP X Unit Usaha Kedaton berdasarkan Peta Situasi No. 15/1985 pada tanggal 01 April 1985.

Kemudian lokasi tanah tersebut digarap oleh Karyawan PTP X Unit Usaha Kedaton. Sejak tahun 1990-an warga sudah menempati lahan tersebut dan pada tahun 2000 warga membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat. 

"Sehingga secara yuridis dan fisik warga Sabahbalau mempunyai hak atas tanah yang sudah mereka kuasai sejak puluhan tahun," kata dia. 

Namun Pemprov Lampung mengklaim tanah warga itu sebagai aset daerah dengan dasar Sertifikat Hak Pakai tahun 1997. Namun faktanya Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah menguasai secara fisik atau mengelola tanah tersebut dan seakan ditelantarkan.