Yusdianto: Demokrasi Tidak Boleh Ada Campur Tangan Cukong dan Kacung Politik


RMOLLampung. Demokrasi yang kita bangun merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari rakyat untuk rakyat. Bebas dari campur tangan siapapun, apalagi campur tangan cukong dan kacung politik.
Hal itu dikatakan Yusdianto, akademisi dari Universitas Lampung (Unila) kepada Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (25/5) menanggapi komentar tak jelas atas pernyataannya terkait gagasan meminta Bawaslu Lampung pro-aktif  mengaudit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung
Biaya mahal yang dikeluarkan negara untuk membangun demokrasi, harus kita jaga. Demokrasi itu bukan barang murahan,├óÔé¼┬Ø ujar Yusdianto.
Kata Yusdianto, diskursus mengaudit dana kampanye paslon, merupakan gagasan yang dikembangkan rekan-rekan media.
Saya merespon pertanyaan teman-teman wartawan. Dan menurut saya itu sangat penting dilakukan menjelang akan berakhirnya masa kampanye dan memasuki pencoblosan tanggal 27 juni 2018,├óÔé¼┬Ø ujarnya.
Jadi, lanjut Yusdianto tidak ada kepentingan dirinya disana. Itu semua bentuk tanggungjawab saya sebagai akademisi untuk menyuarakannya,├óÔé¼┬Ø ujar pengajar Fakultas Hukum Unila itu.
Menurut Yusdianto, berangkat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
Pada regulasi tersebut, ujar Yusdianto menyebutkan dana kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan.
Ruang lingkup dana kampanye pun disebutkan, mulai dari sumber, bentuk dan pembatasan pembiayaan kampanye. Prinsip pengaturan dana kampanye merupakan legal, akuntabel, dan transparan,├óÔé¼┬Ø ujarnya.[don]