Yusdianto: Peneror Teknokra Unila Langgar Kebebasan Berekspresi

 Aksi teror terhadap Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Unila, menuai kecaman. Tindakan itu dinilai sebagai penghianatan terhadap hak atas kebebasan berekspresi.


Klik: Diskusi Angkat Diskriminasi Papua, Teknokra Unila Diteror

Seperti diungkapkan Akademisi Fakultas Hukum Tata Negara (HTN) Unila, Yusdianto. Dia menyayangkan ancaman yang diterima kru UKPM Teknokra, yang diduga akibat akan melakukan diskusi daring tentang diskriminasi rasial terhadap Papua.

Menurutnya para pengancam perlu membaca konstitusi pasal 28 UUD.

"Karena secara implied tindakan tersebut merupakan pelanggaran sekaligus penghianatan terhadap hak atas kebebasan berekspresi (the rights to freedom of expression) yang senafas dengan the right to freedom of opinion. Karena kedua hal tersebut merupakan kunci dari demokrasi yang sedang dilaksanakan," kata Yusdianto kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (11/6).

Tambahnya, perlu juga diingatkan, kampus sebagai bagian dari wajah negara wajib melakukan penghormatan terhadap hak tersebut.

"Aktivitas seminar tersebut merupakan kegiatan akademis bukan makar atau perbuatan penghianatan terhadap negara. Sedangkan berdasarkan UUD makar itu seperti gerakan saparatisme, membuat negara dalam negara, terorisme," ujarnya.

Lanjutnya, sewajarnya kampus mengapresiasi mahasiwa yang bersikap kritis dan terbuka dalam menelusuri dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi di Papua.

"Tindakan kontrol dari kampus boleh saja dalam konten perilindunga dan penjamin, bukan pelarangan apalagi pengecaman. Kampus sebagai arena akademis sudah sewajarnya tidak boleh paranoid atau ketakutan," jelasnya.

Sedangkan untuk tindakan pemblokiran dan pembatasan internet yang dialami kru Teknokra juga merupakan salah satu pelanggaran terhadap UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

"Ditegaskan juga dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," ujarnya.

Menurutnya Papua bmerupakan bagian utuh dari NKRI, perlakuan diskriminasi atau apapun bentuknya oleh negara hal tersebut tidak dibenarkan.

"Sekali lagi Papua merupakan bagian utuh dari NKRI!" tegasnya.