Yusuf Kohar: Eva-Deddy Masih Didiskualifikasi TSM

Yusuf Kohar saat meninjau robohnya dua rumah mewah Citraland dua hari lalu. Dia bilang, tak akan terjadi lagi masalah-masalah yang kemungkinan ada pelanggaran dalam proses pembangunannya/Ist
Yusuf Kohar saat meninjau robohnya dua rumah mewah Citraland dua hari lalu. Dia bilang, tak akan terjadi lagi masalah-masalah yang kemungkinan ada pelanggaran dalam proses pembangunannya/Ist

Yusuf Kohar mengatakan pembatalan MA terhadap keputusan KPU Kota Bandarlampung tidak lantas membatalkan keputusan diskualifikasi Bawaslu Lampung.


Calon Wali Kota Bandarlampung nomor urut dua itu mengatakan Eva-Deddy tetap didiskualifikasi TSM lewat akun FB-nya, Kamis (28/1), sekitar pukul 01.00 WIB.

Alasan Wakil Wali Kota Bandarlampung itu, Mahkamah Agung (MA) hanya membatalkan keputusan KPU Kota Bandarlampung, bukan pembatalan terbukti TSM-nya paslon 03 Eva Dwiana-Dedi Amarullah.

"Keputusan MA hanya membatalkan keputusan KPU Kota Bandarlampung, tidak membatalkan keputusan Bawaslu Provinsi Lampung," tulisnya dini hari.

Dilanjutkannya, karena adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dari  Eva-Deddy maka statusnya masih didiskualifikasi. 

Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo melibatkan pengacara dan saksi ahli kaliber nasional untuk menyoal dugaan pelanggaran TSM yang menguntungkan Eva-Deddy lewat penggunaan anggaran APBD dan pengerahan ASN.

Suami Eva Dwiana, Wali Kota Bandarlampung Herman HN. Beberapa kebijakannya dinilai Yusuf Kohar telah menguntungkan Eva-Deddy berupa bansos, dll.

Kepada kepada Kantor Berita RMOLLampung, Minggu (17/12), Yusuf Kohar mengatakan optimistis mampu membuktikannya lewat saksi dan sejumlah bukti.

Dia menghadirkan saksi ahli Hamdan Zoelva dan pengacara kaliber nasional Yusril Mahendra.

Menjelang Pilwalkot Kota Bandarlampung, 9 Desember lalu, katanya, ada sederet kebijakan Wali Kota Herman HN yang diduga menguntungkan istrinya sebagai cawakot 03.

Dia menguraikan beberapa kebijakan penggunaan APBD dan pengerahan ASN yang dimasudkannya. "Semua bukti tersebut dapat mengungkapkan adanya TSM," tandasnya.

Dikatakannya juga, ada yurisprudensinya, yakni Pilkada Kabupaten Nias Selatan. Bawaslu minta KPU mendiskualifikasi petahana Hilarius-Firman karena pelanggaran administratif.

Seperti halnya hasil Pilkada Nias Selatan, kata Yusuf Kohar, Pilwalkot Bandarlampung juga dari bukti-bukti yang sudah disiapkannya diduganya melanggar UU No.10 Tahun 2016.

Dalam UU tersebut, pasal 71, ayat 3, katanya, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.