Zona Merah Pendidikan Lampung


OLEH HADI ASPIRIN *

LAMPUNG patut bersyukur memiliki masyarakat yang memegang teguh martabat dan harga diri seperti yang dibuktikan warga Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, awal April lalu.

Di "Bumi Skala Bekhak Lampung Barat", masyarakat dengan ikhlas tanpa basa basi menerima warganya yang wafat karena Covid-19. Mereka bergotongroyong, dengan cinta kasih, memakamkan saudaranya karena virus corona.

Diiringi dengan doa, di tengah tengah daerah lain, yang melakukan penolakan, apa yang dilakukan warga tersebut sungguh pemandangan yang indah, menjadi inspirasi bagi daerah lain, pendidikan karater tingkat tnggi, yang tentunya penting, untuk karakter masa depan generasi ini.

Di tengah kisah kearifan lokal, ulun Lampung dengan piil pesinggiri mendapatkan apresiasi dan rasa bangga atas apa yang dilakukan warga Sekincau. Dua jempol untuk Lampung,

Namun, sangat disayangkan, kita harus mengelus dada dan rasa prihatin yang mendalam, seperti yang diberitakan media cetak dan elktronik, di tengah mewabahnya Covid-19, Pemprov Lampung justru mengumpulkan dan melantik 158 kepala sekolah.

Kado zona merah pandemi Covid-19 untuk Kota Bandarlampung rupanya belum cukup masih juga nekat diam-diam menggelar sertijab kepala sekolah.

Apa yang terjadi tersebut preseden buruk bagi pendidikan Lampung.

Tahun pertama kepemimpinan Arinal-Nunik, konsep pendidikan Lampung Berjaya tidak jelas.

Hingga kini, belum ada perubahan yang signifikan, tanpa kontrol dan tanpa keterlibatan publik.

Prestasi akademik nonakademik, angka APK, APM pendidikan masih jauh dari rata- rata nasional.

Hal ini bisa dilihat dari indikator standar nasional perencanaan pendidikan sebagai berikut:

Pertama

Reformasi birokrasi pendidikan, dengan komitmen mematuhi UU dan PP terkait pendidikan.

Rekrutmen pejabat mulai dari kepala dinas pendidikan, hingga kepala sekolah, harus memperhatikan rekam jejak, kompetensi, prestasi dan paham pendidikan, melalui seleksi terbuka.

Kedua

Dalam perencanaan, pelaksanaan pendidikan yang demokratis, partisipasif melibatkan semua pihak, Dewan pendidikan, dunia usaha, organisasi guru, pakar, pemerhati pendidikan, LSM pendidikan dan pers.

Ketiga

Adanya rekrutmen dewan pendidikan secara terbuka, transparan, sebagai mitra penyelenggaraan pendidikan.

Empat

Ada perda pergub yang memberi penguatan PP dan UU yang terkait pendidikan, yang mestimulus budaya kerja, profesional, tidak korup, transparan dan akuntable.

Dari indikator-indikator di atas jelas pendidikan lampung dari sisi perencanaan ,konsep masih bermasalah.

Pekerjaan penting manajemen pendidikan tersebut, sejauh ini belum dilakukan, belum mengumpulkan stakholder terkait, terkait konsep pendidikan, yang mestinya dilakukan di awal kepemimpinan.

Rekrutmen dewan pendidikan tingkat provinsi tidak dilakukan secara terbuka dan transparan, kota metro satu satunya kabupaten yang rekrutmen secara terbuka dan standar, sayang belum diikuti oleh kabupaten lainnya.

Bahkan parahnya, ada kabupaten yang sudah puluhan tahun tidak ada dewan pendidikan.

Harusnya, rekrutmen, kinerjanya dewan pendidikan tingkat provinsi, contoh bagi kabupaten/kota.

Sehingga wajar peran stakeholder terkait perannya hingga kini belum Nampak, fungsi kontrol atau produk perda, pergub terkait pendidikan sangat minim, bahkan nyaris belum ada.

Demikian juga rekrutmen kepala sekolah sangat disayangankan di tengah kebijakan pemerintah yang menggaungkan merdeka belajar, pendidikan karakter, rekrutmen tidak dilakukan seleksi secara terbuka, seperti apa kompetensi, prestasinya, memiliki sertifikat NUKS, ada peringkat sor tertinggi dan terendah, yang bisa dilihat, guru dan masyarakat,orang tua dst.

Hal ini akan berefek kepada legitimasi, kepala sekolah di mata guru, siswa dan masyarakat, secara tidak langsung,dari system rekrutmen yang tidak standar, sama saja membunuh potensi guru, dan iklim kompetisi yang sehat.

Ditengah kondisi pendidikan yang di atas, dengan perencananan yang tidak standar, tidak berperannya stakeholder terkait, merupakan rapor merah pendidikan Lampung.

Akibatnya, arah pendidikan tidak jelas, dan sangat berbahaya.

Situasi rekrutmen yang tidak standar, di tambah dengan pelantikan dengan mengumpulkan, dalam satu tempat di tengah pandemi Covid-19 telah melabrak surat edaran (SE) dari BKN no 10/SE/IV/2020 tgl 2 April 2020 tentag pelantikan melalui media elektrik/teleconferen.

Hal ini telah menjadikan pendidikan Lampung seperti pepatah: Sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Ini sama sekali tidak tidak dibenarkan, di institusi pendidikan yang mestinya menjaga disiplin, ketedanan, kepatuhan terhadap aturan.

Hal ini justru dipertontonkan, secara terbuka dihadapan publik.

Secara tidak langsung, pejabat, gubernur, dinas pendidikan, memberi efek buruk terhadap pendidikan.

Mereka telah memberi contoh bahwa peraturan itu boleh dilanggar, mengajari tidak disiplin, pendidikan karakter yang sedang dibangun jadi berantakan.

Dari uraian di atas, Pendidikan lampung masuk kategori zona merah, catatan prestasi, mulai perencaan, pelaksanaan hasilnya, belum menampakan hasilnya, karena prosesnya keliru, tidak berjalan sesuai standar.

Pendidikan Lampung masuk kategori zona merah, jika dibiarkan akan sangat berbahaya.

Di sinilah diperlukan kontrol sosial, kontribusi semua pihak untuk mengawal pendidikan agar arahnya jelas.

Gubernur dan Dinas Pendidikan Lampung harus disadarkan bahwa membangun pendidikan tidak hanya sekedar mengejar angka-angka, dan proyek, butuh komitmen, tidak saja niat.

Namun, pembangunan pendidikan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak melabrak aturan yang ada, karena pendidikan butuh komitmen dan keteladanan. ***

*) Ketua Lampung Education Forum ( Ledform ), mantan sekretaris FMGI Lampung, penulis dan editor buku Karakter Pendidikan Lampung, penulis opini.